materi sejarah kelas XI semester 2

MASA PENDUDUKAN JEPANG DI iNDONESIA

A. Kebijakan Politik Pemerintah Pendudukan Jepang

Penyerahan tanpa syarat Letnan Jenderal H. Ter Poorten, Panglima Angkatan

Perang Hindia Belanda kepada pimpinan tentara Jepang Letnan Jenderal Hitoshi

Imamura terjadi pada tanggal 8 Maret 1942. Hal ini menandai berakhirnya pemerintahan

Hindia Belanda di Indonesia yang kemudian digantikan oleh pemerintahan pendudukan

Jepang. Indonesia memasuki period baru, yaitu periode pendudukan militer Jepang.

Terdapat tiga pemerintahan militer pendudukan, yaitu sebagai berikut.

1. Pemerintahan militer Angkatan Darat (Tentara ke-25) untuk Sumatra dengan

pusatnya di Bukittinggi

2.  Pemerintahan militer Angkatan Darat (Tentara ke-16) untuk Jawa-Madura

dengan pusatnya di Jakarta

3. Pemerintahan militer Angkatan Laut (Armada Selatan ke-2) untuk daerah

Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku dengan pusatnya di Makassar.

Pada mulanya, tentara Jepang membentuk pemerintahan pendudukan militer di Pulau

Jawa yang bersifat sementara. Hal itu sesuai dengan Osamu Sirei (Undang-Undang

yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara ke-16) No. 1 Pasal 1 yang dikeluarkan pada

tanggal 7 Maret 1942.

Koordinator pemerintahan setempat disebut gunseibu. Misalnya wilayah Jawa

Barat pusat koordinator pemerintahan berada di Bandung. Pada setiap gunseibu

ditempatkan beberapa komandan militer. Mereka mendapat tugas untuk memulihkan

ketertiban dan keamanan, menanam kekuasaan, dan membentuk pemerintahan setempat.

Jepang kekurangan tenaga pemerintahan yang sebenarnya telah dikirimkan, tetapi

kapalnya tenggelam karena diserang oleh Sekutu dengan menggunakan terpedo. Oleh

karena itu, dengan terpaksa diangkat pegawai-pegawai bangsa Indonesia.  Hal itu

tentunya menguntungkan pihak Indonesia karena memperoleh pengalaman dalam bidang

pemerintahan.

Di Jawa Barat, pembesar militer Jepang menyelenggarakan pertemuan dengan

para anggota Dewan Pemerintahan Daerah dengan tujuan untuk menciptakan suasana

kerjasama yang baik. Gubernur Jawa Barat, Kolonel Matsui, didampingi oleh R. Pandu

Suradiningrat sebagai wakil gubernur, sedangkan Atik Suardi diangkat sebagai

pembantu wakil gubernur.

Pada tanggal 19 April 1942, diangkat residen-residen berikut ini :

1. R. Adipati Aria Hilman Djajadiningrat di Banten (Serang)

2. R.A.A Surjadjajanegara di Bogor

3. R.A.A Wiranatakusuma di Priangan (Bandung)

4. Pangeran Ario Suriadi di Cirebon

5. R.A.A Surjo di Pekalongan

6. R.A.A Sudjiman Martadiredja Gandasubrata di Banyumas.

Di kota Batavia, sebelum namanya diubah menjadi Jakarta, H. Dahlan Abdullah

diangkat sebagai kepala pemerintahan daerah kotapraja, sedangkan jabatan kepala polisi

diserahkan kepada Mas Sutandoko.

Jepang juga mengeluarkan berbagai aturan. Dalam undang-undang No. 4

ditetapkan hanya bendera Jepang, Hinomaru, yang boleh dipasang pada hari-hari besar

dan hanya lagu kebangsaan Jepang, Kimigayo, yang boleh diperdengarkan. Selanjutnya

mulai tanggal 1 April 1942 ditetapkan harus menggunakan waktu (jam) Jepang. Mulai

tanggal 29 April 1942 ditetapkan bahwa kalender yang dipakai adalah kalender

Jepang yang bernama Sumera. Tahun 1942, kalender Masehi sama dengan tahun 2602

Sumera. Demikian juga setiap tahun rakyat Indonesia diwajibkan untuk merayakan hari

raya Tencosetsu¸ yaitu hari lahirnya Kaisar Hirohito.

Pada bulan Agustus 1942 pemerintahan militer Jepang meningkatkan penataan

pemerintahan. Hal itu tampak dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 27 tentang

aturan pemerintahan daerah dan Undang-Undang No. 28 tentang aturan pemerintahan

syu dan tokubutsu syi.

Didepan Sidang Istimewa ke-82 Parlemen di Tokyo, Perdana Menteri Tojo pada

tanggal 16 Juni 1943 memutuskan bahwa pemerintah pendudukan Jepang memberikan

kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk turut mengambil bagian dalam

pemerintahan. Selanjutnya, pada tanggal 1 Agustus 1943 keluar pengumuman Saiko

Syikikan tentang garis-garis besar rencana mengikutsertakan orang-orang Indonesia

dalam pemerintahan negara.

Pengikutsertaan bangsa Indonesia tersebut dimulai dengan pengangkatan Prof.

Dr. Hoesein Djajadiningrat sebagai Kepala Departemen Urusan Agama pada tanggal 1

Oktober 1943. Pada tanggal 10 November 1943, Mas Sutardjo Kartohadikusumo dan

R.M.T.A Surio masing-masing diangkat sebagai residen (syucokan) di Jakarta dan

Bojonegoro. Selanjutnya, pengangkatan 7 penasehat bangsa Indonesia dilakukan pada

pertengahan bulan September 1943. Mereka disebut sanyo dan dipilih untuk enam

macam departemen (bu), yaitu berikut ini

1. Ir. Soekarno untuk Somubu (Departemen Urusan Umum)

2. Mr. Suwandi dan dr. Abdul Rasyid untuk Naimubu-bunkyoku (Biro Pendidikan dan

Kebudayaan Departemen Dalam Negeri)

3. Prof. Dr. Mr. Supomo untuk shihobu (Departemen Kehakiman)

4. Mochtar bin Prabu Mangkunegoro untuk Kotsubu (Departemen Lalu-Lintas)

5. Mr. Muh. Yamin untuk Sendenbu (Departemen Propaganda)

Badan Pertimbangan Pusat atau Cuo Sangi In adalah suatu badan yang bertugas

mengajukan usul kepada pemerintah serta menjawab pertanyaan pemerintah tentang

politik dan menyarankan tindakan-tindakan yang perlu dilakukan oleh pemerintahan

militer.

Pada bulan Juli 1944, Kepulauan Saipan yang letaknya sudah berdekatan dengan

kepulauan Jepang jatuh ke tangan Amerika.

Salah satu cara yang dilakukan Perdana Menteri Koiso untuk mempertahankan

pengaruh Jepang di negeri-negeri yang didudukinya adalah dengan menjanjikan

kemerdekaan kelak di kemudian hari. Melalui cara demikian rakyat di negeri-negeri

tersebut akan menyambut kedatangan pasukan sekutu sebagai penyerbu terhadap

negerinya.

Tanggal 1 Maret 1945 mengumumksn pembentukan Badan Penyelidik Usaha-

usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia / BPUPKI (Dokuritsu Junbi Cosakai). Tujuan

pembentukan badan itu adalah untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting

menyangkut pembentukan negara Indonesia merdeka.

sumber: http://nurekaw.blogspot.com/2012/06/blog-post.html